• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

20 Parpol Serahkan KTA Ke KPU


PENAJAM – Sebanyak 20 dari 34  Partai Politik (Parpol) yang menenuhi syarat pendaftaran calon peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2014, menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Demikian dikatakan, Ketua KPU PPU, Andi Arfin siang kemarin.

Diungkapkanya,  diantara 20 Parpol yang telah menyerahkan KTA tersebut, berdasarkan  rekap dan daftar KTA pihaknya, tercatat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) terbanyak menyerahkan jumlah KTA, dibandingkan dengan Parpol lainnya.

Dijelaskan, Partai Nasdem berdasarkan data KPU PPU, mengumpulkan 1.042 KTA, disusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejumlah 597, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 390 KTA, selanjutnya partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 309, lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 306.

“Jumlah KTA yang disampaikan ke kami, telah dimasukan dalam daftar lampiran Parpol peserta pemilu, sedangkan Partai Patriot (PP) karena tidak lolos dalam verifikasi tingkat nasional tetapi tetap mendaftarkan diri di KPU PPU, maka nama Parpol dan jumlah KTAnya tidak dimuat dalam daftar tersebut,”tukasnya.

Untuk diketahui, ungkap Andi Arfin, sesuai surat keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/Th.2012 tanggal 9 Agustus 2012, jumlah penduduk Kabupaten PPU sejumlah 155,6477 atau dibulatkan sebanyak 156 ribu jiwa, sehingga minimal jumlah KTA yang harus menyerahkan  156 KTA Parpol atau 1 satu KTA  banding 1000 jumlah penduduk , hal ini sesuai  dengan aturan berlaku.”Kami tidak menemukan ada Parpol yang menyampaikan KTA dibawah 156, semua berada diatas ketentuan KPU pusat. Namun semua KTA yang diserahkan nantinya akan di verifikasi faktual dengan meneliti secara ajak sedikitnya 30 orang yang nama dalam KTA  itu,”ucapnya.

Ditegaskannya, setiap Parpol diharuskan memiliki satu kepengurusan tingkat pusat, dan setiap Provinsi harus memiliki 100 persen kepengurusan ditingkat Provinsi, 75 persen atau 11 kepengurusan tingkat Kabupaten/kota di kaltim dan minimal telah memenuhi 50 persen pada kepengurusan tingkat Kecamatan. Jika dalam ketentuan tersebut masih tidak terpenuhi,  maka KPU pusat dapat  menyatakan Parpol itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu legistlatif.

“Kami di PPU hanya menerima penyampaian KTA dari setiap parpol dan melanjutkannya ke KPU provinsi Kaltim. Walapun Parpol di wilayah PPU ada yang tidak menyerahkan seperti Partai Nasional Indonesia Marhenisme (9PNI-M), namun kami tidak bisa serta menyatakan Parpol ini gugur,”jelasnya.

Wewenang untuk mengugurkan Parpol, lanjutnya, berada di KPU pusat, setiap Parpol yang telah menyerahkan KTAnya dapat mencalonkan kadernya menjadi calon anggota legilatif, sedangkan Parpol yang belum mendaftarkan diri, juga belum bisa dinyatakan gugur, asalkan memiliki legalitas kepengurusan di PPU, ada kepengurusan ditingkat Provinsi, pada 11 Kabupaten serta 50 persen kepengurusan pada tingkat kecamatan, ”jelasnya.

“Kami di daerah, hanya bertugas untuk mengumpulkan KTA yang diserahkan oleh Parpol, sedangkan penentuan bisa tidaknya Parpol sebagai peserta Pilleg. Kami contoh sepertim  PNI-M, walaupun tidak menyerahkan KTA di KPU PPU, tetapi tidak serta merta dinyatakan gugur oleh KPU PPU,”ujar Andi Arfin. (admin3)

 

Leave a Reply