• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Masyarakat PPU Harus Ikut Cegah Pelanggaran

PENAJAM,– Penyesuaian kultur adat dan budaya masyarakat, sebagai salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya konflik ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu, sehingga Panwaslu dapat bekerja lebih maksimal menindaklanjuti semua bentuk pelanggaran baik dari hasil temuan sendiri ataupun bersumber dari laporan masyarakat. Oleh karena itu semua anggota Panwaslu harus warga yang berdomisili di daerah setempat.

“Selain menindaklanjuti terjadinya pelanggaran, Panwaslu juga berfungsi untuk bertugas melakukan tindakan upaya dini pencegahan terjadinya pelanggaran. Kami berharap masyarakat PPU yang tidak lama lagi bakal melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ikut berkontribusi mencegah pelanggaran itu,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kaltim, Saipul, saat bertandang ke PPU, baru baru ini.

Menurut Saipul, kesadaran dan kedewasan masyarakat PPU serta daerah lainnya  dalam pelaksanaan pemilu nanti sangat diharapkan, agar pesta demokrasi dapat berjalan jujur dan adil (Jurdil). Tanpa dukungan masyarakat Jurdil sulit didapat.

Terkait dengan terlambatnya pembentukan Panwaslu di PPU sementara tahapan Pemilukada sudah berjalan, menurut Saipul, hal itu disebabkan Bawaslu yang baru dilantik pada 21 September 2012 lalu, dan baru diberikan  tiga pegawai sekretariat berstatus PNS pada 15 Okotber.

“Selain kebutuhan jumlah personil PNS yang terbatas, kantor atau sekretariat Bawaslu pun kondisinya belum maksimal, namun dengan keterbatasan ini kami tidak surut dengan tetap berupaya optimal bekerja. Salah satunya membentuk Panwaslu se-Kaltim salah satunya di PPU, karena tahapan Pemilukada sudah berjalan, maka paling lambat awal Desember tiga orang anggota Panwaslu kita lantik segera,” kata Saipul.***

Leave a Reply