• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Pendaftaran Pemantau Pemilu Mulai Dibuka KPU PPU

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID — Pendaftaran Pemantau Pemilu terkait Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013, mulai dibuka oleh KPU PPU.
Ketua KPU PPU, Andi Arfin menjelaskan pemantau pemilu harus bersifat independent, bukan berasal persorangan tetapi harus berupa Lembaga atau badan hukum lain. Hal ini sesuai dengan tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati PPU Tahun 2013, dan mengacu pada Keputusan KPU PPU Nomor 06/Kpts/KPU-PPU/6409.08/2012 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu.
“Pendaftaran Pemantaun Pemilu ini dibuka sejak 25 November 2012 hingga 25 Maret 2013 mendatang, lembaga ini harus mempunyai sumber dana yang jelas, tidak bersumber dari APBD maupun APBN. Pemantau pemilu harus memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten PPU,” katanya.
Ia menambahkan, pemantau Pemilu bisa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbadan hukum, baik dalam maupun Luar Negeri ataupun Perwakilan Pemerintah Luar Negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati PPU.
Lembaga pemantau memiliki tugas melakukan pemantauan jalannya proses tahapan Pemilu, karena bersifat sukarela maka lembaga ini dalam melaksanakan fungsi tugasnya tidak dibiayai anggaran dari Pemerintah. Selain itu juga telah memiliki peta wilayah yang dijadikan sebagai daerah pantauannya.
Diakuinya pada tahun 2008 silam, ketika KPU juga mengumumkan secara terbuka terkait pendaftaran lembaga pamantau, memang banyak LSM baik di PPU atau luar daeah yang mengajukan permohonan untuk terdaftar, tetapi kemudian mundur setelah mengetahui jika dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara suka rela dan mandiri atau tidak mendapatkan gaji serta upah.
Untuk diketahui, pendaftaran ini intinya agar KPU dapat mengetahui lembaga-lembaga yang dalam pelaksanaan Pemilu sebagai pemantau dan dikuatkan dengan adanya legalitias berupa akreditas diterbitkan oleh KPU.
”Walaupun telah mendapatkan legalitas dari KPU, tetapi ada hak, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh lembaga pemantau tersebut,” kata Andi Arfin.***

Leave a Reply