• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Andi Harahap Harus Cuti, Sutiman Mundur dari PNS

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID — Bupati Penajam Paser Utara, Andi Harahap,  yang kembali maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Sutiman sebagai calon wakil bupati,  dalam perhelatan kampanye  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) PPU nanti,  harus berstatus cuti dari jabatannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU, Andi Arfin menjelaskan izin cuti tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak selaku atasanya, dan mekanismenya tergantung dari keputusan gubernur, apakah cuti ketika jadwal kampanye saja dan kembali beraktifitas sebagai bupati,  ataukah cuti selama tahapan kampanye Pemilukada.

“Tetapi yang jelas ketika melaksanakan jadwal penyampaian visi misi pasangan calon, pak Andi Harahap harus cuti dan tidak boleh tidak, sementara Plt Bupati nantinya ditunjuk oleh Gubernur Kaltim,” jelasnya.

Hal itu sesuai  Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 9 tahun 2004 tentang kampanye pemilihan umum oleh pejabat Negara, dimana dengan tegas menyatakan, pejabat negara dalam hal ini bupati atau wakil bupati aktif harus cuti selama pelaksanaan kampanye.

Sementara itu, untuk balon wakil bupati Sutiman, karena yang bersangkutan berstatus PNS dan menjabat sebagai sekretaris daerah, maka wajib untuk mengajukan penguduran dirinya, dan dalam berkas syarat pendaftarannya surat pengunduran dirinya juga telah dilampirkan, namun penguduran dirinya berlaku sejak ditetapkannya pasangan calon pada tanggal 9 Maret 2013 oleh KPU.

“Dalam berkas milik balon wakil bupati Pak Sutiman, telah dilampirkan surat pengajuan penguduran dirinya dan menjadi salah satu syarat yang dilengkapi bagi calon dari PNS, TNI-AD maupun Polri. Ketentuan pencalonan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan negeri atau jabatan fungsional sesuai UU 32 tahun 2004 tentang Pemda dalam Pasal 59 ayat 5 huruf g antara lain menyatakan pasangan calon Bupati dan wakil bupati berasal dari PNS harus mengundurkan diri dari jabatan negeri, dan dengan rinci juga dipaparkan dalam Peraturan Kepala BKN nomor  10 Tahun 2005 tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah,” ujar Andi Arfin.***

Leave a Reply