• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

PAM Pemilukada PPU Diangarkan Rp2,3 Miliar

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID—Untuk membiayai pengamanan (PAM) pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2013 ini, Pemkab telah menganggarkan Rp2,3 miliar lebih guna membiayai operasional dan pelaksanaan tugas  lapangan pasukan dari Polres PPU.

Kapolres PPU, AKBP Sugeng Utomo mengatakan hal itu saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) PPU yang digelar Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU, Kamis (31/1). Kegiatan ini antara lain dihadiri Sekkab PPU Sutiman,  Kajari PPU Andi Sundari, Perwira Penghubung Kodim 0904/TNG  Inf Bagas Gunanto, Kepala Kantor Kesbangpol PPU Yahya, SPd,MPd.

“Guna membiayai operasional serta pelaksanaan tugas pasukan polri yang nantinya bertugas di lapagan Pemkab PPU telah memberikan bantuan hibah kepada Polres PPU dengan nilai Rp2,3 miliar lebih,”ujarnya.

Pengamanan pelaksanaan pemilukada yang dilaksanakan oleh jajaran Polres PPU dilaksanakan sejak Maret hingga Juli dengan asumsi pengamanan Pemilukada hingga putaran kedua, namun hingga kini belum ada penandatangan MoU terkait anggaran hibah tersebut.

“Saya meminta agar Pemkab PPU melalui Kesbangpol PPU segera membuat MoU terkait anggaran tersebut yang nantinya dilakukan penandatangan antran Polres dan Pemkab, sehingga kami bisa segera melaksanakan rencana kerja yang telah kami siapkan,”pintanya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan PAM tersebut personil yang dikerahkan total mencapai 736 berasal dari personil Polres sendiri dan BKO dari Polda Kaltim termasuk Brimob Polda. Selain  itu, pihaknya juga mendapatkan dukungan pasukan dari TNI-AD dari Kompi C Raider 600 Petung dengan jumlah 136 orang dan 36 orang dari jajaran Koramil Kodim Tanah Grogot.

“Untuk anggaran PAM dari pasukan TNI-AD terpisah dan langsung ke Kodim. Untuk  menjaga keamanan dan ketertiban di PPU perlu dukungan semua pihaknya bukan dari aparat Polri atau TNI saja,”ujarnya.

Sementara itu, terkait adanya laporan pemalsuan tandatangan serta penggunaan KTP tanpa izin untuk dijadikan sebagai dukungan pasangan balon perseorangan, akan dibicarakan secara khusus. Sebaiknya masalah ini harus ada penangan lebih dulu dari Panwaslu selaku pengawas Pemilukada.

Ia menuturkan, dari beberapa tahapan Pemilu ada beberapa tahapan yang dapat menimbulkan konflik. Salah satunya dalam waktu dekat ini KPU akan mengumumkan nama-nama calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dimana bagi calon yang tidak memenuhi syarat bisa saja melakukan aksi ketidak-puasan sehingga menimbulkan konflik, hal itu telah diantisipasi pihaknya.

Sebenarnya, lanjut Sugeng, pengamanan pemilukada sudah dilakukan sejak dimulainya tahapan dimana pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas di kantor KPU dan Panwaslu. Sementara itu untuk pasangan balon yang nantinya ditetapkan sebagai calon juga tidak luput untuk mendapatkan pengamanan hingga berakhirnya masa pemilukada nanti. “Sejumlah tempat juga akan kita sterilkan sebagai tindakan antisipasi dini jika sewaktu-waktu timbul gejolak,” ujarnya.***

Leave a Reply