• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

KPU PPU: Pengusungan SPDU Sah

PENAJAM,-KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah mendapatkan klarifikasi langsung dari DPP PNI Marhaenisme menyusul kesimpangsiuran kepengurusan ganda DPC PNI Marhaenisme di Kabupaten PPU dalam pengusungan Hj Sandra Puspa Dewi-H Harimuddin Rasyid sebagai bacabup-bacawabup.

Dalam surat klarifikasinya yang ditandantangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PNI Marhenisme, Sukmawati Sukarno dan Sunarko menyebutkan, AD/ART PNI Marhaenisme BAB XI Dewan Pimpinan Pusat Partai, Pasal 20 Dewan Pimpinan Pusat Partai adalah pemegang kekuasaan eksekutif partai dalam melaksanakan kebijakan partai.

Dewan Pimpinan Pusat Partai mengeluarkan peraturan, keputusan dan instruksi partai. Sesuai dengan keputusan Sidang Badan Pkerja Kongres Partai, turunan dari pasal ini adalah diterbitkan protap (prosedur tetap) sebagai SOP (standar operasional prosedur) yang berupa aturan dalam pelaksanaannya.

Antara lain DPP PNI Marhaenisme menetapkan dan memutuskan SK Pengesahan DPD dan DPC Partai seluruh Indonesia. Sedangkan untuk penetapan Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai ditetapkan ditetapkan oleh DPD Partai atau setingkat provinsi.

Pasal 21, Dewan Pimpinan Pusat partai memilih, mengganti, mengarahkan dan membagi tugas kepada petugas-petugas partai. Anggaran rumah tangga (ART) partai, BAB VIII Dewan Pimpinan Pusat Partai, Pasal 35 Dewan Pimpinan Pusat partai menetapkan petugas-petugas partai dan seterusnya.

Dengan demikian, surat DPP PNI Marhaenisme dengan nomor: 041268/DPP/PNI-M/D/I/2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten PPU sebagai dasar yang menegaskan seluruh akta pendirian partai termasuk AD/ART-nya tela disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga seluruh verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten PPU tentang status Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang diakui adalah DPC yang ditandatangani oleh DPP PNI Marhaenisme.

Karena itu, KPU Kabupaten PPU setelah mendapatkan jawaban dari DPP PNI Marhaenisme lalu berkesimpulan pengusungan Bacabup Sandra Puspa Dewi-Bacawabup Harimuddin Rasyid dinyatakan memenuhi syarat.

Surat jawaban KPU Kabupaten PPU bernomor : 271/181/KPU-KPU/II/2013 yang ditandatangani Ketua KPU PPU Andi Arfin disampaikan ke Ketua dan Sekretaris DPC PNI Marhaenisme Kabupaten PPU Anton Suhardi dan Margono Susanto.

Karena sebelumnya, Anton dan Margono melayangkan surat kepada KPU PPU agar dilakukan penangguhan dahulu atas berita acara pengusungan Sandra-Harimuddin oleh DPC PNI Marhaenisme.

Dengan turunnya surat klarifikasi DPP PNI Marhenisme, maka kepengurusan DPC PNI Marhenisme yang diketuai Anton dan Margono dicabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SK DPP PNI Marhaenisme Nomor : 023009/NK-4/DPP PNI-M/VI/08 tanggal 20 Juni 2008.

SK DPP PNI Marhaenisme Nomor: 023009-B/NK-04/DPP PNI-M/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Susunan Pengurus DPC PNI Marhaenisme Kabupaten PPU. Selanjutnya DPP Marhaenisme menetapkan dan memutuskan susunan pengurus DPC PNI Marhaenisme Kabupaten PPU yaitu Naim Mandang (ketua DPC), Djailani (sekretaris DPC) dan Rendi (bendhara DPC).

Sementara itu, Anton dan Margono kepada Balikpapan Pos menyatakan, pihaknya akan mengambil langkah hukum atas keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PNI Marhaenisme. Langkah hukum itu tak hanya ditujukan kepada pimpinan partai di pusat, tapi juga kepada bakal calon dan KPU Kabupaten PPU.

“Kami masih lakukan kajian hukum dulu sebelum menempuh jalur hukum selanjutnya,” tegas Anton dan Margono yang didampingi anggota DPRD PPU Musliman dari PNI Marhaenisme.

Ketua Timses Sandra-Harimuddin yang disingkat SPDU, H Ihwan Datu Adam menanggapi ringan saja atas upaya yang dilakukan Margono Cs bila memang akan melakukan gugatan secara hukum.

“Nggak ada masalah, silakan saja kalau mau menggugat. Kan sudah jelas sejak awal, istri kami mendapatkan surat rekomendasi sah dari DPP PNI Marhaenisme. Dan kami tidak mau ikut campur urusan partai orang lain, karena itu internal mereka,”tegas suami Sandra ini.

Untuk diketahui, SK DPP PNI Marhaenisme Nomor :027141 CB/R//DPP-PNI-M/XII/2012 tentang penetapan saudara Hj Sandra Puspa Dewi SH sebagai calon bupati dan H Harimuddin Rasyid SH sebagai calon wakil bupati Kabupaten Penajam Paser Utara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2013-2018. Rekomendasi itu ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Desember 2012.(pam)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

http://balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=87702

Leave a Reply