• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Protes Penggunaan KTP dan KK Belum Diputuskan KPU Pusat

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID — Protes penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) digunakan untuk pemungutan suara dalam  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) bupati dan wakil bupati pada  25 April 2013 mendatang, hingga kini masih belum ada kepastian boleh atau tidaknya penggunaan dua identitas kependudukan tersebut nanti, pasalnya, KPU  masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat.

Demikian dijelaskan,  Wakil Kepala Biro Hukum KPU Pusat, Syaiful Bahri saat menerima anggota KPUD PPU M Hatta, Selasa siang (9/4), dimana juga diikuti Plt Sekkab PPU, Abdul Zaman, Kepala Disdukcapil,  Tur Wahyu Sutrisno, anggota timses pasangan calon Yusran Aspar – Mustaqim MZ (YAQIN),  Subiono, timses calon Andi Harahap – Sutiman (AMAN), Muslimin dan Hendrik Sutrisno dari timses pasangan calon Sandra Puspa dewi – Harimuddin Rasyid (SPDU).

Syaiful menerangkan, hingga kini, KPU pusat belum memutuskan,  mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penggunaan KTP dan KK dalam Pemiluakada PPU nanti. sehingga pihaknya belum memiliki Juknis penerapan keputusan MK ini.

“Sebagai negara hukum segala macam ada dasar hukumnya. Munculnya  putusan MK ini karena adanya gugatan saat pemilukada DKI Jakarta. Dimana warga yang tidak terdaftar di DPT meminta agar bisa memberikan hak suara pada putaran kedua, hanya menggunakan KTP dan KK,”tuturnya.

Namun  demikian, KPU pusat pun belum bisa memutuskan apakah KTP dan KK bisa digunakan nanti dalam Pemilukada PPU kelak, sebab hingga kini masih dalam proses pembahasan tingkat komisioner atau anggota  KPU pusat, hasil pembahasan itu nantinya dapat menjadi keputusan KPU Pusat apakah bisa pencoblosan hanya menunjukan KK dan KTP ataupun sama sekali tidak bisa diberlakukan.

“Menurut saya, seharusnya terbitnya keputusan MK tersebut. KPU dan Kemendagri menindaklanjuti agar tidak terjadi persoalan. Kalau suratnya sudah masuk, kami berharap pekan sudah ada keputusan KPU tentang penggunaan KTP dan KK dalam pemungutan suara nanti,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota KPU PPU, M Hatta menyatakan, putusan MK ini bersifat final dan mengikat, oleh karean itu, untuk bisa  melaksanakannya, pihaknya meminta petunjuk pelaksananya dari KPU pusat, apakah KTP dan KK bisa digunakan atau tidak.

“Kami datang ke KPU pusat untuk meminta petunjuk pelaksanaan terkait penggunaan KTP dan KK tersebut, dan selain itu guna mendapatkan ketegasan dari KPU pusat, KTP dan KK ini bisa digunakan atau tidak,” tandas Hatta.

Sementara itu, Timses YAQIN Subiono,  menyatakan, pihaknya hanya  meminta penjelasan dari KPU pusat, mengenai penggunaan KTP dan KK tersebut, apakah bisa digunakan atau tidaknya KTP dan KK dalam pencoblosan nanti, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Intinya kami ingin tahu saja, apakah putusan MK ini bisa diterapkan atau tidak. Kalau bisa diterapkan juga tidak menjadi masalah yang penting ada keputusan resmi KPU pusat. Kami minta surat resmi dari KPU mengenai penggunaan KTP dan KK,” tukas Subiono.

Sedangkan Muslimin Timses AMAN,  mendesak agar surat KPU pusat bisa segera menerbitkan Juknis dan Juklak atas keputusan MK tersebut, pasalnya waktu terus berjalan dan pemungutan suara tinggal beberapa hari lagi.

“Kami KPU segera mengeluarkan surat keputusannya disertai juklak dan juknisnya,  karena waktu pemunggutan suara semakin dekat,”pintanya.***

Leave a Reply