KPU Kaltim Tetapkan Nomor Urut Tiga Pasang Calon Gubernur/Wagub

SAMARINDA – Kendati belakangan didera persoalan penetapan bakal pasangan calon dan rawan gugatan, tetapi Komisi Pemilihan Umum (KPUKaltim terus maju ke tahapan berikutnya yakni menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kaltim 2013. Penetapan no urut ini dilakukan melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan, Penentuan No Urut dan Pengumuman Pasangan Cagub/Cawagub Kaltim di Hotel Senyiur Samarinda, Sabtu (27/7) malam.

Berdasarkan SK Ketua KPU Kaltim No 139/Kpts/KPU-Prov-021/2013 tentang penetapan nomor urut pasangan calon, ditetapkan pasangan calon AFI — Mukmin (H Awang Faroek Ishak – HM Mukmin Faisyal) nomor urut 1, Farid – Sofyan (H Farid Wadjdy — H Aji Sofyan Alex) no urut 2, dan Imdad — Ipong (H Imdaad Hamid — Ipong Muchlissoni) no urut 3.

 

“Mudah-mudahan penetapan pada bulan Ramadhan ini memberi keberkahan yang dapat menentukan Gubernur/Wagub yang dapat menyejahterakan Kaltim dan menjadikaan Pemilukada aman dan damai,” kata Ketua KPU Kaltim, H Andi Sunandar.

Penetapan dan pengumuman no urut ini diawali pencabutan nomor urut oleh masing-masing pasangan dengan disaksikan Ketua KPU Kaltim dan Ketua Bawaslu Kaltim, Khairul Akbar. Sebelumnya, setiap tim sukses (Timses) menampilkan yel-yel dan pantun. Saat itu turut dilakukan penyerahan buku putih dari Pemda oleh Plt Sekprov Kaltim kepada masing-masing pasangan calon.

Menurut Andi Sunandar, seteleh penetapan no urut,  tahapan selanjutnya dilakukan percetakan logistik (surat suara, formulir penghitungan, formulir penetapan) dengan merujuk no urut masing-masing calon. Lantas dilanjutkan dengan pelaksanan jadwal kampanye selama 14 hari mulai 24 Agustus — 6 September 2013. Pelaksanaannya melibatkan Pemda dan Kepolisian.

Tahapan selanjutnya adalah masa tenang atau masa menunggu pencoblosana pada 10 September 2013,” ujar Andi Sunandar. Ia berharap dan meminta seluruh masyarakat Kaltim untuk mengawal dan memperhatikan agar pelaksanaan Pemilukada Kaltim 2013 berlangsung jujur, aman, adil dan bermartabat.

Ketua KPU Kaltim mengimbau masyarakat Kaltim untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilukada Kaltim dengan menyalurkan hak suaranya. Sebab, hak pilih setiap orang akan memberi andil terhadap pembangunan Kaltim ke depan. Selain itu, masyarakat pun diharapkan dapat menyaksikan debat kandidat para calon di TV One dan Metro TV agar dapat mengetahui visi misi pasangan calon. Debat kandidat ini akan ditayangkan kemudian.

Sementara Ketua Bawaslu Kaltim Khairul Akbar mengatakan, secara umum penetapan no urut pasangan calon sah lantaran pleno dihadiri tiga komisioner KPU Kaltim sebagai persayaratan 50 + 1. Selanjutnya, Bawaslu juga meminta pasangan calon mengikuti semua tahapan secara tertib. Ia menyatakan, Bawaslu hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi hadir bersama-sama meluruskan masalah.

“Sebelum meluruskan permasalahan yang lain, Bawaslu harus lebih dulu lurus. Sudah menjadi tekad Bawaslu harus berada di garis terdepan untuk mengawal Pemilukada Kaltim bersih,” harapnya sembari menyarankan agar pasangan calon juga menyesuaikan nama lengkap pendaftaran sesuai ijazah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. (arf-dil/diskominfo)

teks foto :

TIGA PASANG CALON : Ini dia tiga pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Kaltim yang akan meramaikan Pemilukada Kaltim 2013, dengan nomor urut masing-masing. Penetapan nomor urut pasangan calon ini ditetapkan KPU Kaltim, Sabtu (27/7) malam. (foto : diskominfo/yoyo)

Sumber: Diskominfo Kaltim

Mendagri Terbitkan Keputusan Pelantikan Bupati dan Wabup PPU

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID —Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi telah menetapkan Keputusan Mendagri (Kepmendagri) nomor : 131.64-4710 Tahun 2013   tanggal 17 Juli 2013  dan Kepemendagri Nomor : 132.64-4711 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013, perihal pengesahan  pengangkatan Drs  H  Yusran Aspar M.Si sebagai Bupati dan Drs H Mustaqim MZ MM sebagai wakil bupati PPU masa jabatan 2013 – 2018.

Dengan terbitnya Kepmendagri tersebut maka masa jabatan bupati dan wabup periode 2008 – 2013 dinyatakan berakhir  bertepatan dilakukan proses pelantikan bupati dan wabup terpilih di 31 Juli 2013 mendatang. Pelantikan dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD PPU, dimana pengambilan sumpah janji dipimpin oleh Gubernur Kaltim atas nama Mendagri Ri.

“Walaupun Kepmendagri tersebut sudah disampaikan ke masing-masing bupati dan wabup yang akan dilantik, KPU PPU,  Panwaslu, KPU Kaltim dan Panwaslu Kaltim, namun hingga kini juga pihaknya belum menerima tembusan Kepmendagri tersebut, rencananya kami akan mengintruksi Kabag Pemenrintahan guna segara jemput  bola untuk mendapatkan tembusan tersebut,” kata Plt Sekda PPU, Abdul Zaman, Senin (22/7).

Dalam rangka memsukseskan pelaksanaan pelantikan tersebut, lanjutnya, Sekda Provinsi Kaltim melalui Asisten Pemerintahan, pada Selasa (23/7) telah mengundang Asisten 1 Setkab PPU, Kabag Pemerintahan, kabag umum, kabag perlengkapan, Kabag Humas dan protokol Sekwan, untuk dapat menghadiri  rapat koordinasi. Rapat tersebut, bertujuan agar Pemkab segera membentuk kepanitian pelantikan tersebut.

“Kami nantinya akan membentuk panitia yang anggotanya berasal dari Sekretariat  DPRD, Pemkab, TNI-AD, TNI – AL dan  Polres. Karena dalam pelaksanaan pelantikan tersebut dilakukan dalam paripurna  DPRD maka seara teknis kegiatan di dalam gedung merupakan wewenang Sekretariat DPRD, sedangkan untuk pemenenuhan kebutuhan lain di pelantikan tersebut, maka perlu bantuan sejumlah bagian di lingkup Pemkab PPU, begitu pula dalam hal keamanan yang dikoordinasikan dengan Polri dan TNI termasuk Satpol PP serta Dishub,”bebernya.

Ia menambahkan, rencananya setelah mendapatkan arahan dan masukan dari Pemprov, maka pada hari Rabu (24/7), pihaknya kembali melaksanakan rapat lanjutan. Karena pelantikan ini sangat istimewa bagi masyarakat PPU dan hanya lima tahun sekali, maka perlu mendapat perhatian semua pihak.

“Kami berharap, proses pelantikan berjalan lancar tanpa kendala. Ini merupakan kerja kita bersama dan sangat spesial bagi masyarakat PPU, jadi perlu adanya kerjasama yang baik  antara pemerintah dengan  panitia serta masyarakat luas. (*)

KPU PPU Tetapkan 115.108 DPT Pilgub

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdapat yang masuk dalam  Daftar Pemilih Terdaftar (DPT) dengan total sebanyak 115.108 pemilih berasal dari empat kecamatan se PPU.

Ketua KPU PPU, Andi Arfin melalui  Ketua Pokja Pemutahiran Data Pemilih KPU, Sri Aryanto, kepada wartawan, Selasa (23/7) menjelaskan, KPU PPU telah menetapkan 115.108 jumlah DPT Pilgub di PPU, yang telah disahkan dalam rapat pleno KPU pada Senin lalu (22/7) dimana dalam DPT tersebut untuk pemilih berjenis kelami laki-laki total sebanyak 60.696 jiwa dan pemilih perempuan sejumlah 54.412 jiwa selain itu untuk jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)  telah ditetapkan sebanyak 289 TPS nantinya tersebar di 54 Desa dan kelurahan se-PPU.

Berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak  113,222 pemilih namun setelah dilakukan verifikasi dan rekapitulasi ditingkat PPS jumlahnya bertambah menjadi 115.108 pemilih sehingga dalam rapat pleno KPU PPU jumlah tersebut  ditetapkan menjadi DPT Pilgub di Kabupaten PPU.

Secara rinci, untuk DPT di kecamatan Babulu total sebanyak 24.584 pemilih jumlah TPS 63 unit, Kecamatan Penajam 53.755 orang pemilih dengan 130 TPS , Kecamatan Sepaku 24.420 jiwa dan jumlah TPSnya sebanyak 64 TPS sedangkan Kecamatan Waru total DPT 12.349 pemilih, 32 unit TPS.

KPU PPU mengakui jumlah DPT Pilgub sejumlah 115.108 pemilih ini diakui mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah DPT pada saat Pemilukada Bupati dan Wabup PPU lalu, dimana saat itu ditetapkan sebanyak  117.856 pemilih  terdapat selisih 2.748 pemilih. Namun untuk jumlah TPS pada Pilgub terjadi kenaikan sebanyak empat lokasi. TPS ketika Pemilukada lalu sebanyak 285 TPS, dan TPS pada Pilgub menjadi 289 TPS

“Kenaikan TPS tersebut memang sudah direncanakan, penambahan terjadi di Kecamatan Penajam bertambah sebanyak tiga TPS dan Babulu satu TPS, sehingga TPS di Pilgub menjadi  289 TPS,” kata Sri Aryanto.

Dikatakannya, penurunan jumlah DPT di Pilgub tersebut dikarenakan PPS dalam melakulan verifikasi serta pendataan ulang mampu meminimalisir jumlah pemilih ganda, termasuk pemilih yang masuk dalam DPS namun ketika didatangi petugas alamatnya tidak benar atau salah, termasuk juga warga melakukan pendataan yang belum masuk dalam DPS.

“Warga PPU yang nantinya belum masuk dalam DPT, masih dapat menggunakan haknya dalam Pilgub nantinya dengan cara mengunakan KTP dan KK sebagaiman pernah diberlakukan pada saat Pemilukada lalu. DPT PPU itu, hari ini juga telah dijadikan bahan rapat  pleno KPU Provinsi Kaltim,” kata Sri Aryanto.(*)

KPU PPU Beri Kesempatan Parpol Ubah DCS

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan kesempatan kepada seluruh Partai Politik (Parpol) untuk melakukan perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD PPU peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yang telah diserahkan.

“Kami masih memberikan kesempatan kepada Parpol yang ingin melakukan perubahan terhadap DCS yang telah resmi kami umumkan melalui media massa sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2014,” kata Ketua KPU PPU Andi Arfin, Selasa (2/7).

Perubahan DCS tersebut, terangnya, nama pada perubahan nama, nomor urut serta menambah jumlah DCS Parpol yang masih kurang belum memenuhi jumlah kuota calon masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) yang total berjumlah 25 nama DCT. Dimana rekap daftra DCS yang ada terdapat tiga Parpol yang jumlah DCS masih kurang dari 25 DCS, yakni PKB hanya 22 DCS atau kurang tiga DCS, PBB terdaftar sebanyak 19 DCS atau kurang sebanyak enam nama dan PKPI terdapat 17 DCS maka masih kekurangan DCS sejumlah delapan nama lagi.

Ia menjelaskan, kesempatan untuk melakukan perubahan DCS tersebut diberi batas waktu hingga 1 Agustus 2013 mendatang sesuai dengan tahapan Pileg, dimana pada 20 hingga 28 Agustus KPU melakukan penyusunan dan penetapan DCT anggota DPRD PPU dan pada 29 – 31 Agutus KPU secara resmi kembali mengumumkan DCT kepada masyarakat.

Dikatakannya, masa sanggah, masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama DCS dimulai  pada 25 Juli dan berakhir pada 5 Agustus, mendatang, namun sebetulnya sejak diumumkan secara terbuka di media massa beberapa waktu lalu, masyarakat diperbolehkan melakukan sanggahan. Jumlah DCS sejak diumumkan hingga kini masih tetap sebanyak 283 belum ada perubahan dari 12 Parpol se PPU.

“Hingga kini kami belum menerima adanya protes dan sanggahan  nama-nama DCS yang telah  kami umumkan beberapa waktu lalu, sehingga KPU sampai sekarang pula tidak  melakukan klarifikasi terhada DCS tersebut,” kata Andi Arfin.

Diakuinya, hingga kini pihaknya masih belum menerima surat keterangan pengunduran diri dari unsur pimpinan DPRD PPU terhadap dua orang bakal calon legislatif (bacaleg) yang kini masih aktif sebagai anggota DPRD PPU dari Partai Patriot (PP), atas nama Baharuddin Muin dan Anwar Sanusi, yang dalam DCSnya maju menggunakan perahu politik Gerindra.

Terhadap kedua DCS ini, lanjutnya, KPU masih memberikan kesempatan hingga 1 Agustus depan, dan apabila pada batas waktu itu juga tidak melampirkan surat keterangan pengunduran dirinya, maka nama kedua bacaleg dalam DCS terancam dicoret oleh KPU.

“Apabila hingga batas waktu yang telah diberikan, kedua DCS yang pindah partai tersebut belum juga menyerahkan surat keterangan tersebut, maka dengan terpaksa kami mencoret kedua dari DCS dan secara otomatis dinyatakan gugur. Tindakan yang diambil KPU tersebut sesuai dengan aturan berlaku,” katanya. (*)

  • Categories

Switch to our mobile site