• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Kode Etik Benteng Penyelenggara Pemilu

Oleh: Feri Mei Efendi, SH*

SISTEM kepemiluan, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota serta bupati dan wakil bupati secara serentak tanggal 9 Desember 2015, akan menjadi momentum sejarah baru dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Hal itu dikarenakan, pilkada secara serentak tersebut merupakan pertama kalinya di negeri ini. Hingga kini, proses tahapan terus berlangsung menuju proses pemungutan suara secara serentak yang rencananya akan digelar di 269 daerah terdiri 9 pilkada provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten.

FERI MEI EFENDI

Hampir semua proses tahapan pilkada sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) yang sudah disahkan hingga mencapai 14 Peraturan KPU (termasuk PKPU Tentang Pasangan Calon Tunggal). Dinamika proses lahirnya pilkada serentak ini memang cukup panjang dan banyak mendapat tanggapan beragam. Bahkan lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan ujian yang berat bagi penyelenggara. Yakni sebelum lahirnya UU 8/2015 tersebut, sempat lahir Undang-undang Pilkada dimana proses pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD yang disahkan saat itu oleh wakil rakyat pada September 2014 lalu, sebelum kemudian Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2014 agar Pilkada dikembalikan untuk dipilih langsung oleh rakyat yang akhirnya saat ini menjadi UU No 8/2015 tersebut era Presiden Joko Widodo.

Terlepas proses perjalanan panjang lahirnya regulasi atau undang-undang tentang pilkada, namun KPU, khususnya, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu hanya bisa menjadi penonton karena memang KPU sebagai lembaga yang melaksanakan seluruh program kegiatan kepemiluan sesuai amanah undang-undang dan aturan.

Artinya memang, proses tahapan kepemiluan ini sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang yang kemudian diatur lebih rinci dan detail melalui Peraturan KPU. Dengan demikian, seluruh penyelenggara pemilu khususnya KPU harus mampu dan cekatan untuk berpegang teguh dalam regulasi yang sudah ditetapkan. Kita ketahui juga penyelenggara pemilu juga ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat Pusat maupun provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tingkat kabupaten/kota serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain itu, KPU dan Bawaslu (Panwaslu) sebagai penyelenggara melaksanakan proses kepemiluan sesuai yang diatur dalam Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu. Sehingga penyelenggara pemilu harus mampu memegang teguh prinsip-prinsip dan etika dalam menjalankan profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini kode etik penyelenggara pemilu.

Menurut Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH dalam makalahnya berjudul Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61, di Jakarta, Kamis, 20 Maret 2014, menjelaskan, Kode Etik Penyelenggara Pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup.

Dari keenam hal itu, yang terpenting adalah :

  1. Prinsip Dasar Etika dan Perilaku
  2. Pelaksanaan Prinsip Dasar Etika dan Perilaku
  3. Ketentuan tentang Sanksi Kode Etik Penyelenggara Pemilu bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan dengan berpedoman kepada 12 asas yang ditentukan oleh UU, yaitu Kemandirian, Kejujuran, Keadilan, Kepastian hukum, Ketertiban, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas

Selain itu, persoalan kode etik ini juga diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tentunya, penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu (Panwaslu) harus mampu bekerja secara profesional dan bersinergi. KPU dalam hal ini menyelanggarakan teknis-teknis kepemiluan diharuskan mampu memegang teguh dan berpedoman pada kode etik tersebut.

Sehingga, integritas dan kejujuran para penyelenggara ini menjadi sebuah keharusan. Karena modal bagi penyelenggara untuk melahirkan pemilu/pilkada yang demokratis dan berkualitas adalah integritas dan kejujuran. Jika penyelenggara tidak mampu berpedoman pada nilai-nilai integritas dan kode etik, maka secara otomatis akan menciderai nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, bahkan berdampak pada pelanggaran kode etik dan berujung pada sanksi yang berat. Tidak hanya itu, cost social juga akan menjadi ujian terberat bangsa ini.

Arah dan kualitas pemilihan kepala daerah serentak ini akan bertumpu pada penyelenggara. Meskipun tingkat pelanggaran kode etik menurun, namun di tengah perjalanan pilkada serentak ini ada beberapa daerah yang sudah mulai melaporkan kepada DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara.

Perubahan mendasar dalam sistem kepemiluan ini memang tergantung pada penyelenggara pemilu. Jika penyelenggara pemilu bekerja dengan baik, cekatan dan memegang prinsip nilai integritas dan kejujuran maka, harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, dan sesuai harapan bisa terealisasi.

Pilkada serentak gelombang pertama (tahun 2015) ini memang ujian berat bagi penyelenggara pemilu. Harapan pilkada serentak ini diharapkan mampu meminimalisir penyimpangan serta menargetkan pilkada ini bisa berjalan secara terpadu secara nasional yang rencananya akan digelar pada 2027 mendatang.

KPU sebagai salah satu penyelenggara kepemiluan terus melakukan inovasi dalam sistem kepemiluan. Karena KPU juga harus mampu berbenah dan meningkatkan sistem kepemiluan yang demokratis, transparan dan terbuka sehingga seluruh proses kepemiluan bisa diakses oleh masyarakat.

Seperti diketahui, komisi pemilihan umum merupakan amanah Undang-undang Dasar 1945 sebagai penyelenggara kepemiluan. Sehingga, peran komisi pemilihan umum harus diperkuat secara kelembagaan, karena tanpa komisi pemilihan umum maka bisa dibilang tidak akan ada demokrasi. Kita ketahui, lahirnya pemimpin mulai dari bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, wakil gubernur, hingga presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD kabupaten/kota/provinsi hingga wakil rakyat di DPR maupun DPD dan MPR merupakan produk dari komisi pemilihan umum.

Selain itu, di tengah perkembangan kepemiluan ini, sejumlah pengamat maupun pakar bahkan NGO agar dilakukan kodifikasi undang-undang pemilu. Rencana kodifikasi undang-undang pemilu ini juga terobosan penting untuk memperjelas dan mempertegas aturan yang ada tentang manajemen kepemiluan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih undang-undang dan ada kepastian hukum.

Untuk itu, jika penyelenggara pemilu ini tidak mampu bekerja dan berpegang teguh pada prinsip kode etik yang di dalamnya juga terdapat integritas dan kejujuran maka penyelenggara pemilu juga turut andil melahirkan pemimpin negeri ini yang tidak berkualitas.

Pilkada serentak ini, merupakan ujian terberat bagi penyelenggara pemilu. Untuk itu, peran Bawaslu/Panwaslu juga harus mampu bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip nilai integritas sehingga KPU yang secara teknis menjalankan fungsi penyelenggaraan bisa terawasi dengan baik. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu/Panwaslu harus mampu bersinergi untuk saling menjalani tugas pokok dan fungsinya dan berpegang teguh pada integritas dan kejujuran sebagai benteng penyelenggaraan pemilu. Kualitas pilkada serentak ini akan bergantung bagaimana proses penyelenggaraan.

Kita berharap, ujian pilkada serentak ini menjadi momentum seluruh penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih baik lagi guna melahirkan pemimpin yang berkualitas. Karena, Pilkada Serentak pertama tahun 2015 ini juga akan menjadi cerminan untuk pilkada serentak gelombang kedua dan ketiga hingga serentak pada 2027.

*) Penulis adalah Ketua KPU Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur

*)Sebelumnya Dimuat di Harian Tribun Kaltim

Leave a Reply