• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Di PPU, Syarat Calon Perseorangan Minimal 10 Persen

PENAJAM  –  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), salah satu daerah Kaltim yang akan menyelenggarakan pilkada, Juni 2018 mendatang. Seluruh warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut bertarung memperebutkan kursi kekuasaan, baik dari jalur partai maupun dari jalur independen atau perseorangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang.

Ketua KPUD PPU Feri Mei Efendi mengatakan, calon bupati dan wakil bupati (wabup) yang melalui jalur perseorangan harus mengantongi dukungan dengan disertai bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 10 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi calon perseorangan memiliki dukungan 10 persen dari jumlah DPT. Bukan 10 persen dari total jumlah penduduk,” kata Feri pada media ini, Rabu (17/8).

Pada Undang-Undang Pilkada yang baru ini, memberikan sedikit kemudahan bagi bakal calon dari kalangan Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota DPRD. Pasalnya, bakal calon tidak dianjurkan mengundurkan diri sebagai PNS dan anggota DPRD sebelum ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wabup oleh penyelenggara Pilkada.“Saat mendaftar di KPUD, bakal calon dari kalangan PNS dan anggota DPRD tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Berbeda di aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa saat mendaftar di KPUD, calon yang berstatus PNS dan anggota dewan harus mundur terlebih dahulu. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini mereka harus mundur sebagai PNS dan anggota dewan setelah ditetapkan sebagai calon bupati dan wabup oleh KPUD,” terang Feri.

Penyelenggaraan Pilkada di Paser akan dilaksanakan Juni 2018. Namun, akan memasuki tahapan Pilkada mulai Juli 2017. Sebelum memasuki tahapan pilkada tahun depan, ketua KPUD sementara melakukan penguatan internal. Termasuk penguasaan terhadap isi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. “Kita juga sudah membentuk lima divisi yang baru, yakni divisi hukum, logistik, SDM (sumber daya manusia, Red.), program dan data sesuai dengan instruksi dari KPU Pusat,” pungkasnya. (kad/rus)

SUMBER : http://balikpapan.prokal.co/read/news/195933-minimal-10-persen-dari-jumlah-dpt.html

Leave a Reply