• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

KPU PPU Ikuti Rakoor Evaluasi Pengelolaan Data dan Dokumen Tahapan Teknis Calon Terpilih

PENAJAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti rapat koordinasi yakni Rakor Evaluasi Pengelolaan Data  dan Dokumen Tahapan Teknis Calon Terpilih Pemilu 2014 serta Sitap  Pilkada Tahun 2015 Se-Kaltim. Hal itu berdasarkan surat Ketua Kpu Prov Kalimantan Timur nomor : 005/596/Kpu-Prov 021/XI/2016 tanggal 22 november  2016, perihal

Dalam kesempatan tersebut, KPU PPU menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan tahapan tekhnis, dukumen pencalonan  dan penetapan calon terpilih   pemilu legislatif tahun 2014. Daftar usulan program tahun 2017, program kerja Divisi Tekhnis dan Kasubag Tekhnis serta daftar invertaris masalah ( DIM) pilkada. KPU kabupaten  Penajam Paser Utara tidak termasuk dalam pelaksana pilkada tahun 2015 maka yang disampaaikan adalah DIM pemilu legislatif.

Dalam peroses pelaksanaan Rakor  evaluasi  pengelolaan data dokumen tahapan  teknis, KPU kabupaten/ kota Se-kaltim  menyampaikan laporan secara bergantian mengenai masalah apa saja yang dihadapi dalam tahapan pemilu anggota DPRD tahun 2014, setelah penyampaaian laporaan kpu kab/kota dilanjutkan dengan  diskusi  yang terbagi menjadi dua kelompok :

  1. Kelompok A membahas masalah ; 1 Sumber daya manusia (SDM) : a. Batas usia kpps b. Pemahaman Ad hoc tentang sah tidak sahnya surat suara c. Tahapan rekrutmen pps bersamaan dengan ppk   Metode bimtek pps, dan ppk.
  2. Pencalonan : Verifikasi Ijazah mendapatkan Kontroversi akibat ketidaktegasan intansi terkait perihal Legalisir b. Penegasan keterangan bebas Narkoba c. Dualisme DPP Parpol d. Waktu verifikasi berkas calon yang kurang dalam tahapan.
  3. Penyikapan Rekomendasi Bawaslu Prov dan Panwaslu Kab Kota 4. Verifikasi peserta DPD, Tidak ada penghubung tingkat kecamatan dan desa. (ppid/kpuppu)
No Masalah Rumusan Rekomendasi
1  

SDM

 

a. Batas Usia KPPS Batas Usia KPPS tidak dibatasi 25 tahun dengan ketentuan orang yang mempunyai hak pilih dan memenuhi syarat lainnya lebih disederhanakan karena masa kerjanya yang singkat untuk dapat menjadi anggota KPPS serta perlu adanya jaminan kesehatan
b. Pemahaman Ad Hoc tentang

sah tidak sahnya surat suara

perlu pemantapan bimtek lebih mendalam dengan materi yang mudah dipahami
c. Tahapan rekrutmen PPS

bersamaan dengan PPK

sebaiknya rekrutmen PPK dan PPS dipisahkan dengan terlebih dahuu merekrut PPK kemudian PPS hal ini dimaksudkan apabila tidak lolos PPK dapat ikut serta dalam seleksi PPS
perlu pelantikan Sekretariat PPK dan PPS agar mempunyai keterikatan kerja
menghapus masa jabatan 2 periode pemilu
d. Metode Bimtek kepada Ad

Hoc

Peserta bimtek dikelompokan dengan jumlah dibatasi kategori perwilayah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

 

2  

Pencalonan

 

 

 

 

a.    Verifikasi Ijazah mendapatkan Kontroversi akibat ketidak tegasan intansi terkait perihal Legalisir hal ini perlu sosialisasi terhadap calon agar memahami teknis verifikasi Ijazah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan KPU dapat konfirmasi langsung dari stakeholder/ instansi memiliki sikap tegas terkait
b.    Penegasan keterangan bebas Narkoba adanya aturan yang tegas hanya satu instansi yang berhak mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba
c.    Dualisme DPP Parpol dalam permasalahan ini adalah wewenang dan tanggungjawab untuk mendahului verifikasi dari KPU RI
d.    Waktu verifikasi berkas calon yang kurang dalam tahapan berharap adanya  revisi penambahan durasi waktu verfikasi pada  peraturan KPU yang berkaitan dengan hal tersebut
3

 

 

 

Penyikapan Rekomendasi Bawaslu Prov dan Panwaslu Kab Kota

menelaah terlebih dahulu isi dari rekomendasi dan memutuskan dapat dilaksanakan atau tidak, hal ini sudah merupakan bentuk menindaklanjuti rekomendasi
 

 

mengaharap adanya keteraturan struktural  baik bawaslu maupun panwaslu tingkat prov maupun kabupaten dalam menanggapi permasalahan
4 Verifikasi peserta DPD

 

Tidak ada penghubung tingkat

kecamatan dan desa

agar ada ketentuan kewajiban adanya perwakilan/penghubung /LO dtingkat kecamatan dan desa/kampung/kelurahan

 

rakor-teknis2

Leave a Reply