• +62-542-7211353; Fax: (0542) 7211363
  • contact@kpud-penajamkab.go.id
  • Senin-Jumat 08.00-16.00 Wita

Jelang Tahapan Pilkada, KPU PPU Ikuti RDP Bersama DPRD

PENAJAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara terkait persiapan jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2018 mendatang, selain itu, hadir dalam acara RDP tersebut perwakilan Polres PPU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Asisten I Sekkab PPU, Badan Kesbangpol PPU di ruang rapat DPRD PPU, Selasa (21/2/2017).

Dalam acara tersebut, usai perwakilan Asisten I Pemkab PPU memberikan sambutan, Ketua Komisi I Fadliansyah, sekaligus pimpinan sidang memberikan waktu kepada Ketua KPU PPU, Feri Mei Efendi untuk menyampaikan jelang persiapan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati PPU.

Dalam pemaparannya, Feri Mei Efendi menyampaikan, meski KPU RI belum mengeluarkan Peraturan KPU Tentang Tahapan Pilkada Serentak gelombang ketiga tahun 2018 mendatang, namun pihaknya sudah membuat dan menyusun draf/rancangan jadwal persiapan tahapan mulai Juli 2017 hingga Juni 2018.

Menurutnya, pada tahapan yang akan dimulai pada bulan Juli hingga Desember 2017 berkaitan dengan NPHD, sosialisasi dan bimtek, pembentukan PPK dan PPS, pendaftaran pemantau pilkada, penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan hingga pendaftaran calon. Sedangkan di tahun 2018 mulai dari penetapan pasangan calon peserta pilkada, penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, kampanye, hingga hari H pemunguitan suara dan sengketa pemilihan.

Selain itu, pihaknya juga mengeluhkan anggaran yang banyak dirasionalisasi. Seperti diketahui, KPU PPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 30 miliar, namun dalam perjalanan pembahasan dengan Bappeda dan TAPD Pemkab PPU, angka tersebut menyusut menjadi sekitar 19,5 miliar. Sehingga anggaran Pilbup diangkarkan Rp 5 miliar untuk tahun 2017. Sedangkan 14,5 miliar akan dianggarakan pada tahun 2018.

Menanggapai hal tersebut, Fadliansyah prihatin. Meski terjadi rasionaslisasi anggaran APBD di sejumlah daerah, namun pihaknya berharap Pemkab PPU bisa menganggarkan kebutuhan dana pilkada dengan baik. Sehingga tidak terjadi gangguan tahapan.

Fadli berjanji akan meneruskan hasil RDP tersebut kepada Bupati agar penganggaran dana Pilkada PPU didukung secara penuh sehingga proses berjalannya pilkada berjalan dengan baik dan sukses.

Selain itu, pihak Bawaslu Kaltim, Polres PPU dan Kesbangpol juga memaparkan terkait progres penganggaran tahapan pilkada dan persiapan. (ppid/kpuppu)

Leave a Reply