Gugatan “Aman” Ditolak MK, Yusran Aspar-Mustaqim Tetap Pemenang Pemilukada PPU

JAKARTA, GERBANGKALTIM.COM,— Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh permohonan Pemohon pasangan nomor urut 2 Andi Harahap-Sutiman dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pemilukada Kabupaten PenajamPaser Utara (PPU) pada Kamis (30 Mei 2013) sore di ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Persidangan yang dibuka untuk umum itu dimulai pukul 13.30 WIB dan berakhir pukul 15.32 WIB dilakukan oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, juga dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PHPU.D-XI/2013, maka pasangan nomor urut Nomor 1 Yusran Aspar-Mustaqim tetap sebagai pemenang pemilukada Kabupaten PPU.

Sebagaimana yang dirilis dalam website Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id) bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di persidangan, Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Mahkamah juga berkesimpulan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum; Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Sementara itu, untuk gugatan pasangan nomor urut 3 Sandra Puspa Dewi-Harimuddin Rasyid dinyatakan gugur karena tidak hadir selama persidangan digelar. Memang ketidakhadiran pasangan nomor urut 3 ini karena sebelumnya telah mengundurkan diri atau mencabut gugatan menjelang persidangan pertama di MK.

 

Sumber Gerbangkaltim Dot Com di KPU PPU membenarkan bahwa gugatan pasangan nomor 2 telah diputus oleh MK dengan hasil ditolak seluruhnya.

 

Seperti diketahui terkait sengketa Pemilukada Kabupaten PPU, Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah melakukan persidangan sebanyak 4 kali dengan materi pembuktian kesatu hingga keempat.  Sengketa pemilukada ini, bermula ketika pasangan calon Nomor urut 2 Andi Harahap-Sutiman dan pasangan calon nomor urut 3 Sandra Puspa Dewi-Harimuddin Rasyid menolak menandatangani berita acara Pleno penghitungan suara hasil pemilukada di KPU PPU.

Beberapa hal yang mendasari gugatan ini seperti yang tertuang dalam risalah persidangan adalah adanya dugaan pelanggaran menjelang hingga saat pemilukada, seperti persoalan DPT, intimidasi, perampasan, penggunaaan KTP dan KK, menghalangi pemilih, hingga pelolosan pasangan “Yaqin” sebagai calon nomor urut 1 oleh KPU PPU.

Sengketa ini berlanjut dengan gugatan kedua pasangan calon hingga berlanjut ke Mahkamah Agung, namun belakangan pasangan nomor 3 mundur dari gugatan karena berberapa alasan.

Dalam sengketa pemilukada ini, selaku pemohon yakni  pasangan nomor urut 2 (Aman), sedangkan KPU PPU sebagai pihak termohon (digugat), dan pihak terkait yakni pasangan nomor urut 1 Yusran Aspar-Mustaqim (Yaqin) selaku pihak yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilukada oleh KPU PPU.

Untuk membaca hasil putusan MK terkait sengketa pemilukada Kabupaten PPU ini bisa dibaca di website Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id) (gk-o3)

Sumber: Gerbangkaltim.com

KPU PPU Terima Gugatan, 21 Mei Mulai Disidang MK

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menerima surat gugatan perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PPU 2013 yang disampaikan oleh Makamah Konstitusi (MK).

Menurut Ketua KPU PPU Andi Arfin,  surat pemberitahuan adanya gugat tersebut telah kami terima Rabu (15/5) dengan nomor  perkara gugatan : 53/PHPU.D-XI/2013 Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten PPU dengan pemohon Andi Harahap, dan Sutiman (Aman), dengan kuasa hukumnya  Arteria Dahlan, ST. SH.

Selain gugatan pasangan nomor dua, lanjutnya, KPU juga mendapatkan surat gugat darim pasangan nomor tiga  Sandra Puspa Dewi, SH dan H. Harimuddin Rasyid (SPDU)  dengan nomor gugatan perkara: 54/PHPU.D-XI/2013 sementara  pokok perkara sama dan kuasanya hukum juga sama yakni Arteria Dahlan, ST. SH.

Dijelaskannya, rencana sidang perdana di gelar di MK pada hari Selasa, 21 Mei 2013 pada pukul 13.30 WIB baik gugatan pasangan nomor dua dan tiga digelar bersamaan dengan waktu dan tempat sama. Karena sidang perdana maka acara sidang dijadwalkan hanya untuk melakukan pemeriksaan perkara  pertama. Tetapi walaupun hanya pemeriksaan perkara KPU wajib menghadirinya.

“Walaupun kami telah mendapatkan surat gugatan tersebut, namun kami masih belum mempelajari isi atau materi gugatan yang disampaikan oleh pasangan nomor urut dua dan tiga, setelah dipelajari nanti, maka kami segera menyiapkan semua data dan bukti yang dibutuhkan untuk keperluan sidang kelak,” kata Andi Arfin.

Dituturkannya, guna menghadapi gugatan tersebut, KPU telah menunjuk kuasa hukum Ali Purnomo SH MH dan kawan kawan, sehingga semua proses hukum dikuasakan kepadanya, sementara KPU jika dibutuhkan akan menghadirikan saksi dan alat bukti.

“Dalam sidang perdana nanti, tidak semua anggota KPU diikutkan, hal itu,  karena ada beberapa sejumlah kegiatan pemilu yang wajib diikuti oleh anggota KPU,”ujar Andi Arfin. ***

Sosialisasi Berhasil, Partisipasi Pemilih PPU Capai 70,31%

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID — Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) bupati dan wakil bupati PPU tahun 2013 ternyata cukup tinggi. Hal ini dibuktikan  dengan pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 25 April 2013 lalu mencapai 70,31 persen.

Ketua KPU PPU, Andi Arfin melalui Devisi Teknis Penyelenggara Sosialisasi dan Data Pemilu  KPU,   Sri Aryanto, menjelaskan, berdasarkan data yang ada dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 117.856 sebanyak 82.863 pemilih datang ke TPS sedangkan sisanya 34.993 atau 29.69 persen  pemilih tidak datang ke TPS.

“Jumlah persentase ini cukup tinggi menunjukan jika partisipasi untuk datang ke TPS dalam rangka menggunakan haknya memilih bupati dan wakil bupati PPU menujukan arah yang  cukup baik pula,”ujarnya.

Ditambahkan,  dengan jumlah partisipasi tersebut maka jumlah pemilih yang tidak datang sebanyak  34,993 pemilih atau 29.69 persen adalah angka golput pada Pemilukada tahun ini, dimana KPU awalnya memprediksikan golput berada dikisaran 30 an persen.

Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi dan rendahnya golput maka dapat dikatakan sosialisasi pemilukada PPU yang dilakukan oleh KPU bersama masyarakat, para calon serta timsesnya   dinilai berhasil. Diharapkan partisipasi ini terus meningkat saat Pemilihan Gubernur, Pileh dan Pilpres mendatang.

Ia membeberkan, selain presentase pemilih dan golput atau tidak menggunakan haknya datang TPS, data dari KPU juga  menunjukan jumlah surat suara sah sebanyak 81.369 atau sebanyak 98,2 persen sedangkan surat suara rusak atau tidak sah mencapai 1.494 atau 1,8 persen.

Dirincikannya, untuk kecamatan Penajam dengan jumlah DPT sebanyak 55.531 pemilih jumlah pemilih yang menggunakan haknya sebanyak 38.261 pemilih atau 68,9 persen sedangkan golput sejumlah 31.1 persen atau 17.270 orang pemilih. Sedangkan di kecamatan Waru DPT sebanyak 12.701 orang jumlah partisipasi sebanyak 9.183 pemilih atau 72,3 persen golput sejumlah 3.518 atau 27,7 persen.

Untuk di Kecamatan Babulu dengan jumlah DPT sebanyak 24.018 orang,  angka partisipasinya  sebesar 17.595 atau 73,2 persen sementara golput sebesar 6.423 pemilih atau 26,8 persen. Di kecamatan Sepaku dengan total DPT 25.606 orang jumlah pemilih yang datang ke TPS guna berpatisipasi menggunakan haknya mencapai 17.824 orang atau 69,6 persen sedangkan sebanyak 7.782 pemilih atau 30,4 persen adalah golput karena tidak datang ke TPS.***

KPU PPU Tetapkan Yusran Aspar-Mustaqim sebagai Bupati dan Wabup Terpilih

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu  Drs H Yusran Aspar M.Si – Drs H Mustaqim MZ MM (Yaqin) sebagai pasangan terpilih proide 2013-2018 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perhitunagn suara tingkat  kabupaten PPU  yang dipimpin Ketua KPU,  Andi Arfin didampingi empat anggota KPU lainnya, di Gedung KPU PPU, Kamis (2/5/2013)

Menurut Ketua KPU PPU, berdasarkan  hasil rekapitulasi empat PPK  maka KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor :  65 / Kpts /KPU- PPU- 6409.12 / 2013 tentang penetapan hasil rekapitilasi pemilu bupati dan wabup yakni,  pasangan nomor 1 bupati dan wabup  yang diusung gabungan parpol PDIP , Hanura, PDK dan PAN memperoleh total suara sebanyak  44.417 suara atau 54,6 persen. Sedangkan pasangan  nomor dua yang diusung gabungan parpol Golkar,  PKS, PKB dan PPP memperoleh suara sah 31.589 suara atau  38,8 persen, dan pasangan nomor tiga  yang diusung Parpol PBB, PNI-M dan Gerinda memperoleh 5.363 suara atau 6,6 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi ini juga diketahui jumlah suara sah sebanyak 82.863 suara dari 117.856 daftar pemilih tetap (DPT),  sehingga diketahui total pemilih yang datang ke TPS sebesar 70,31 persen dan golput sebanyak 29.69 persen.

“Setelah kami menetapkan hasil rekapitulasi tersebut, maka, KPU kemudian mengeluarkan Keputusan nomor 66/Kpts/ KPU – PPU -6409.13/2013 tentang penetapan pasangan calon  bupati dan wakil bupati PPU terpilih  priode 2013 2018 hasil pemilu 2013, dimana pasangan nomor satu  dengan suara sah terbanyak 54,6 persen ditetapkan sebagai pasangan terpilih periode 2013-2018,” ujarnya.

Sementara itu, menyikapi hasil ini, Muslimin  saksi pasangan nomor dua Aman, menyatakan    menolak untuk menandatangani berita acara pleno, karena menilai KPU masih belum melaksanakan keputusan KPU sendiri dimana jumlah DPT sebanyak 117.856 tidak ditambahkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK. Oleh karena itu pihaknya mengajukan keberatan.

“Seharusnya KPU juga membeberkan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK, jangan hanya jumlah pemilih berdasarkan DPT saja, oleh karena itu kami keberatan menerima hasil pleno ini,” tegasnya.

Senada dengannya, Ikwan Datu Adam saksi dari pasangan SPDU yang juga ketua Timses pasangan nomor tiga ini, mengajukan keberatan itu ke KPU mampun ke MK,  karena dinilai penyelenggara tidak fair dalam pelaksanaan Pemilukada tersebut baik di tingkat PPS, PPK dan KPU.

“Kami jelas tidak menerima hasil pleno ini dan menyatakan keberatan dengan menyampaikan surat model DB2 serta menyampaikan masalah itu ke MK,” ujar Ikwan.

Menanggapi hal ini, seusai rapat pleno, Ketua KPU PPU Andi Arfin mempersilahkan kepada  para saksi atau timses pasangan calon yang keberatan untuk mengajukan surat keberatan yang formulirnya telah disiapkan oleh KPU selama masa sanggah yang diberikan dalam tiga hari kerja setelah pleno yakni ini    sejak 6 hingga 8 Mei 2013 depan.

“Ada atau tidak adanya sanggahan dari pasangan calon, keputusan ini tetap kami kirimkan ke MK dan Kemendagri, dan kami selaku penyelenggara siap untuk digugat dan harus melalui sidang ke MK  nantinya,” kata Andi Arfin.

Sementara Zainal Arifin saksi dari Yaqin mengaku puas dengan hasil rekapitulasi tersebut, namun pihaknya tidak serta merta untuk merayakan secara berlebihan, kalaupun ada itu bentuknya hanya syukuran dan dilalukan oleh intren tim saja. Namun dirinya tidak bisa melarang jika ada warga yang merayakannya dan dipastikan itu bukan Timses Yaqin, karena sudah jelas perayaan terlalu berlebih telah disepakti tidak ada.

Rapat pleno KPU PPU yang dijaga ketat personil Brimob, Sabhara  Polda Kaltim dan Polres PPU juga dihadiri tiga orang saksi masing -  masing pasangan calon,  saksi pasangan Yaqin, dihadiri  Zainal Arifin, Saksi pasangan nomor dua  H Andi Harahap S.Sos – Drs H Sutiman MM (Aman)  dihadiri Muslimin,  sedangkan saksi pasangan nomor tiga   Hj Sandra Puspa Dewi SH – H Harimuddin Rasyid SH (SPDU), atas nama Ikwan Datu Adam,  namun KPU tidak mengakui keberadaanya karena tidak membawa surat mandat asli dari pasangan calon dan timses. Hadir pula, ketua PPS dari 54 desa dan Kelurahan dan Ketua serta anggota PPK empat kecamatan, Panwaslu serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) PPU.

Pada kesempatan itu, Devisi Hukum KPU,  M Hatta,  menerangkan berdasarkan surat keputusan KPU dalam rapat pleno ini yang hanya boleh mengajukan keberatan  hanya saksi yang memiliki mandat asli dari pasangan calon atau timses. Jika keberatan disetujui, maka pimpinan rapat bisa mengambil keputusan namun jika tidak  diterima, maka  saksi diminta untuk mengisi formulir DB2 tentang keberatan hasil pleno namun keberatan saksi itu  tidak bisa menghentikan rapat pleno.

Ketua KPU Andi Arfin menjelaskan  rekapitulasi hari ini  merupakan rangkaian  dari kegiatan tahapan pemilu   tanggal 25 April 2013 pada saat pemungutan suara di TPS, lalu rekapitulasi tingat PPS, rekapitulasi  PPK  dan hari ini di rapatkan pada pleno tingkat KPU PPU, yang dijadwalkan selama tiga  hari sejak tanggal 2 hingga 4 Mei 2013 namun jika dapat diselesaikan dalam satu hari maka KPU langsung memutuskan pleno itu.

“Dalam rekapitulasi  ini ada empat kotak yang berisi berita acara hasil rekapitulasi PPK dari  empat kecamatan, yang hanya bisa dibuka,  diambil dan dibacakan  oleh ketua PPK sendiri disaksikan oleh Panwaslu serta para saksi yang sah sesuai aturan,” katanya.

Ia membeberkan, berdasarkan hasil rekapitulasi PPK Penajam pasangan nomor satu  memperoleh suara 20.247 suara, pasangan nomor dua  dapat 15.057 dan pasangan tiga mendapatkan  2.441 suara dengan total suara sah tiga calon sebesar  37.745,  jumlah tidak sah 516,   jumlah suara sah dan tidak sah 3.861 suara.

Lalu untuk PPK Waru, lanjutnya,  rekapitulasi suara sah pasangan nomor   satu   memperoleh 5.755 suara, nomor dua  sejumlah  2.692 dan  565 suara untuk pasangan nomor urut  tiga   dengan  total suara sah tiga pasangan  sejumlah 9.012 suara,   tidak sah sebesar  171 suara dan  jumlah sah dan tidak sah sebesar  9.183 suara.  PPK Babulu dengan hasil pasangan nomor  satu sebesar   9.474 suara, nomor  dua   sejumlah  6.808 suara dan pasangan nomor tiga  sebesar  976 suara,  total suara sah keseluruhan  sebanyak 17.258 suara. lalu suara tidak sah sebanyak  337 suara dan suara sah dan tidak 17.595 suara.

“PPK Sepaku untuk pasangan nomor satu  memperoleh  sebanyak 8.941 suara, nomor dua   sejumlah  7032 suara dan pasangan nomor tiga  sebanyak 1.381 suara dengan total suara sah sejumlah  17.354  suara, tidak sah 470 suara dan suara sah serta tidak sah sejumlah  17.824 suara,” katanya.***

Pleno Rekapitulasi Suara Mulai Pukul 11.00 Wita Pagi Ini

PENAJAM – Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilukada tingkat kabupaten sekaligus menetapkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2013-2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) digelar mulai pagi ini pukul 11.00 Wita di Gedung KPU PPU.

Dalam rapat pleno ini KPU hanya mengundang satu orang saksi masing-masing  pasangan calon Ketua Panitia Pemungutan Suara, Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwaslu,  Kapolres PPU dan  Dandim 0904/TNG.

“Undangan hanya boleh masuk jika membawa undangan, termasuk juga saksi harus membawa surat mandat dari Timses pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Timses atau tim pemenangan pasangan calon,” kata Ketua KPUD PPU Andi Arfin didampingi  Komisioner Devisi Informasi dan Hubungan antar Lembaga KPU Fatmi Kurniastuti.

Terkait dengan pengaman, KPU berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan, sehingga jalannya pleno dari awal hingga berakhirnya kegiatan  berjalan baik tanpa kendala.

Sementara itu,  Fatmi Kurniastuti, menjelaskan teknis jalannya pleno yakni setiap ketua PPK diminta untuk membuka kotak berisi berita acara hasil pleno rekapitulasi suara tingkat PPK, lalu berita acara tersebut dibacakan langsung oleh setiap ketua PPK dan jika tidak ada masalah maka oleh KPU hasilnya ditetapkan dalam pleno.

Ia menerangkan,  dalam pleno tersebut, setiap saksi masih diperbolehkan untuk mengajukan sanggah dimana waktu masa sanggah diberikan selama tiga hari setelah pelaksanaan pleno, dimana saksi harus lebih dahulu mengisi dan mengajukan formulir model BB tentang keberatan saksi dalam kejadian khusus. Pihaknya tidak bisa melarang kepada timses untuk mengajukan sanggahan karena itu hak mereka, apakah melalui KPU langsung ataukah ke MK.

“Kami telah  berusaha untuk bersikap profesional,  kami pasti tidak bisa merubah hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPS dan PPK, hasil tetap sama silahkan dicermati, jadi jangan khawatir  atas kinerja kami,” katanya, sembari berpesan agar pasangan yang menang bersama timnya  jangan sombong namun alangkah baiknya jika semakin mempererat tali silaturahmi dengan pasangan calon lainnya. “Bagi  pasangan yang belum memiliki  kesempatan dapat menerima dengan lapang dada, sehingga pembangunan dan roda pemerintahan di PPU tetap berjalan dengan semakin baik,” tambahnya. ***

  • Categories

Switch to our mobile site